Pedoman Pengelolaan Keuangan
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
- 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
- Tahun Anggaran 2018
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan
- Tahun Anggaran 2019
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
- Menteri Keuangan No 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja
- Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan
- Surat Perintah Membayar
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
- Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji,
- Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil. Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
- Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pension Atau Tunjangan
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 54/PMK.05/2018 Tentang Petunjuk Teknis
- Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri
- Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia.
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Ataas
- Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali
- Barang Milik Negara
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 108/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas
- Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
- 2018
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 111/PMK.01/2018 Tentang Layanan Pengadaan
- Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Keuangan
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi
- Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas
- Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan
- Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian
- Pelaksanaan Anggaran
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening
- Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas
- peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan
- pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan
- Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/
- Lembaga
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
- No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
- No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka
- Penggunaan Uang Persediaan
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep
- 531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No
- Per 13/PB/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir
- Tahun Anggaran 2018
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Tentang System Akuntansi Dan
- Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas
- Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan
- Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah
- 20. Surat Edaran No SE 14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencarian Dana Non-Belanja Pegawai