cctv

 

 

 

 

 


Arsip Artikel

MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BMN TERKELOLA, RAKYAT SEJAHTERA
Oleh Yamin Mubarok

Mengelola Barang Milik Negara (BMN) itu bukanlah perkara yang mudah. Siklus pengelolaan BMN itu cukup panjang. Ada siklus yang reguler dan ada pula siklus yang bersifat insidentil. Perlu ada kesungguhan dan komitmen yang tinggi untuk mempelajari dan memahami berbagai peraturan tentang pengelolaan BMN yang terus berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan jaman. Dan yang tak kalah beratnya adalah dalam mengimplementasikan pengelolaan BMN dari mulai perencaan kebutuhan BMN sampai dengan penghapusan BMN dalam Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang pada SIMAK-BMN. Karenanya pengelolaan BMN tidak dibatasi oleh tahun anggaran seperti pengelolaan keuangan (anggaran). Kalau diibaratkan manusia, dari mulai perencaan kehamilan, lahir sampai manusia mati.


Pengelolaan BMN itu sangat penting, dikarenakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban dalam mengelola keuangan negara. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Karena itu, maka pengelolaan BMN menjadi bagian yang menentukan opini dalam memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diperoleh oleh setiap Kementerian/Lembaga.


Menurut PP Nomor 28 Tahun 2020, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi: 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.


Pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, di mana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. BMN merupakan Aset milik Pemerintah Pusat yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, selaku bendahara umum negara Kementerian Keuangan RI sebagai Pengelola Barang, sementara Kementerian/ Lembaga selaku Pengguna Barang dan satuan kerja di bawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang.


Pengelola Barang dan Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaaan BMN. Pengelola dan Pengguna Barang harus melaksanakan semua kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, Pengelola Barang dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. Begitu juga, Pengguna Barang dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab tertentu tersebut ditetapkan dengan peraturan. Contohnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.
Perencanaan kebutuhan BMN harus disusun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja serta ketersediaan BMN yang ada. Sebaiknya pimpinan dan semua pegawai dalam satuan kerja terlibat dalam merumuskan kebutuhan BMN tersebut. Perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. Perencanaan Kebutuhan BMN (kecuali untuk penghapusan) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Penyusunan rencana kebutuhan BMN tersebut juga harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya. Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMN kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan BMN tersebut bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan BMN.
Sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bila terdapat anggaran untuk belanja modal pengadaan barang/ jasa, satuan kerja harus melaksanakan pengadaan sesuai dengan TOR dan RAB yang diajukan dan mekanismenya berpedoman kepada perpres tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berlaku. Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Hasil pengadaan barang/ jasa ini kemudian diadminsitrasikan dengan membuat kertas kerja pengadaan dan menginput ke dalam aplikasi SIMAK-BMN, disimpan sesuai dengan peruntukannya sesuai rencana pengadaannya yang dicatat dalam Daftar Barang Ruangan (DBR)/ Daftar Barang Lainnya (DBL), dan diberikan kode barang yang ditempel pada barang tersebut.


Barang/ Jasa hasil pengadaan yang sudah tecatat dalam SIMAK-BMN dengan segera diajukan permohonan penetapan status penggunaannya (PSP) kepada pengelola atau penggguna barang sesuai dengan kewenangannya. Paling lambat 6 (enam) bulan sejak barang/ jasa itu diperoleh, harus sudah diajukan PSPnya. Surat Keputusan PSP tersebut diinput ke dalam aplikasi SIMAN. Data yang diinput di SIMAN ini yang akan menjadi bahan untuk laporan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN setiap tahun yang harus disampaikan melalui SIMAN ke KPKNL setempat paling lambat sampai dengan akhir bulan Februari tahun berikutnya.


Pada prinsipnya BMN yang digunakan untuk tusi tersebut harus dilakukan pemeliharaan dan pengamanan. BMN yang digunakan dalam kondisi baik dan rusak ringan diajukan anggaran pemeliharaannya dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pemeliharaan dan pengamanan BMN harus disusun perencanaannya dengan matang, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Semuanya harus sudah diperkirakan dalam perencanaan yang baik. Karena pemeliharaan dan pengamanan BMN ini dibiayai dari APBN yang ada dalam DIPA, sehingga harus disusun Rencana Penarikan Dana (RPD). Kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran menajdi salah satu yang akan menentukan terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja.


BMN yang tidak digunakan untuk tusi bisa dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN. Bentuk pemanfaatan BMN itu adalah Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. Untuk pemanfaatan BMN (selain pinjam pakai) diajukan oleh Pengguna Barang (PB)/ Kuasa Pengguna Barang (KPB) kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penilaian dan mendapat ijin dari Pengelola Barang. Pendapatan dari pemanfaatan BMN ini disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemindahtanganan BMN dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusat. Pemindahtangan BMN tersebut harus diajukan kepada Pengelola Barang oleh PB/ KPB untuk dilakuakan penilaian (kecuali untuk hibah) dan untuk mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.


Sementara BMN yang kondisinya rusak berat dan/ atau dihentikan dari penggunaan (tidak bisa digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan), segera dilakukan pemusnahan dan/ atau penghapusan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan. Sementara untuk BMN yang punya nilai jual bisa dilakukan pengahapusan dengan pemindahtanganan melalui penjualan BMN (lelang). Penghapusan BMN harus diajukan kepada Pengelola Barang oleh PB/ KPB untuk dilakuakan penilaian dan untuk mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, kecuali terhadap BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dan harga perolehan barang tersebut Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke bawah (menjadi kewenangan Pengguna Barang). Akan tetapi untuk permohonan penjualan (lelang) BMN tersebut tetap diajukan ke Pengelola Barang.


Semua proses pengelolaan BMN tersebut harus ditatausahan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penatausahan BMN dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan BMN, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan sampai dengan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.. Pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Barang Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. Selain itu harus dilakukan inventarisasi BMN dalam 5 (lima) tahun sekali. Walaupun demikian, sebaiknya dilakukan setiap semester atau setahun sekali untuk memeriksa keberadaan dan kondisi barang. Semua proses tersebut akan mempengaruhi kepada kehandalan laporan wasdal pada aplikasi SIMAN yang di dalamnya mencakup penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dan laporan semesteran dan tahunan BMN secara keseluruhan.

 

Add comment

Security code
Refresh